November 21 2018
  • 1
, - ° - Humidity: %
Advertisement

Rintangan Pengembangan Bisnis Kecil Melalui Kredit Perbankan

By admin - Tue Feb 21, 2:47 pm

Pengembangan bisnis dengan menggunakan alternative skema perkreditan untuk Usaha Kecil seringkali digunakan oleh para pelaku bisnis. Pengembangan bisnis dalam skema tersebut, Bank dan Perusahaan Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. Usaha Kecil yang membutuhkan tambahan modal dari perbankan mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan, usaha dinyatakan layak (feasible). Namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak bankable), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.

Selanjutnya  Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk Sertfikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Secara skematis, penjaminan dapat digambarkan sebagai mana gambar berikut. Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Penjamin dengan Bank.

Pengembangan bisnis

Pengembangan bisnis melalui skema perkreditan juga memberlakukan beberapa persyaratan yang mendukung, yaitu:

  1. Beberapa instansi Pemerintah. Seperti Kementerian Negara KUKM, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan telah membuat program Penjaminan untuk usaha kecil dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjaminan Kredit.
  2. Bank Indonesia melalui Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mendukung terbentuknya skim penjaminan.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan penjaminan kredit untuk menjangkau seluruh usaha kecil yang berjumlah 44,6 juta unit tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai hasil penelitian BPS dan Kementerian KUKM, usaha kecil yang telah mengakses perbankan sebesar 17,5%. Dengan demikian usaha kecil yang belum memperoleh kredit perbankan adalah sebanyak 37,95 juta unit. Apabila seluruh usaha kecil tersebut memerlukan kredit sebesar Rp. 10 juta, maka kredit yang diperlukan adalah sebesar Rp. 379,5 triliun. Pada umumnya, sesuai praktek penjaminan di beberapa negara di Asia, Perusahaan Penjamin menetapkan suatu rasio yang disebut dengan Gearing Ratio. Gearing Ratio adalah perbandingan antara kredit yang dapat dijamin dengan modal yang dimiliki. Rata-rata Gearing Ratio yang diterapkan oleh Perusahaan Penjamin di Asia tersebut adalah sebesar 20 kali. Dengan demikian, apabila kredit yang akan dijamin adalah sebesar Rp 379,5 triliun, maka modal Perusahaan Penjamin yang harus tersedia adalah sebesar Rp 18,98 triliun.

Pengembangan bisnis dengan skema perkreditan ini biasanya mengalami beberapa keterbatasan tentang kapasitas penjaminan dan modal. Keterbatasan lainnya adalah:

  1. Perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit di Indonesia masih terbatas, dewasa ini antara lain adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (BUMN), PT PKPI (swasta), dan PT Askrindo.
  2. Jaringan pelayanan Perusahaan Penjamin tersebut juga relatif terbatas. Padahal, idealnya, lokasi usaha yang dijamin berada dekat dengan Perusahaan Penjamin, sehingga mempermudah proses analis dan pengendalian.
  3. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan.
  4. BI belum mengakui Penjaminan dari Perusahaan Penjamin sebagai pengurang bobot risiko kredit dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
  5. Belum ada re-guarantor bagi Perusahaan Penjaminan, sehingga seluruh risiko harus ditanggung sendiri oleh Perusahaan Penjamin.

Beberapa aspek yang perlu mendapat prioritas untuk mendukung optimalisasi skema tersebut di atas adalah:

  1. Terbentuknya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan Kredit.
  2. Peningkatan kapasitas modal Perusahaan Penjamin Kredit.
  3. Perluasan jaringan kantor dan kemudahan akses Perusahaan Penjamin Kredit.
  4. Kesesuaian produk penjaminan dengan karakteristik usaha yang dijalankan oleh usaha kecil dan produk serta persyaratan perbankan.

Follow Peluang Bisnis | Peluang Usaha | Informasi Bisnis Indonesia on Twitter, become a fan on Facebook. Stay updated via RSS